Era Baru Keamanan Digital: Memahami Akta Keselamatan Dalam Talian Malaysia 2025

Memasuki Januari 2026, lanskap digital Malaysia telah resmi bertransformasi dengan berlakunya Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 (Online Safety Act 2025 atau ONSA). Undang-undang ini hadir sebagai jawaban tegas pemerintah terhadap lonjakan kasus penipuan siber, eksploitasi anak, dan konten berbahaya yang kian meresahkan masyarakat di ruang siber.

Fokus Utama: Perlindungan Pengguna, Bukan Pembatasan Kebebasan

Salah satu poin krusial yang ditegaskan oleh Kementerian Komunikasi dan MCMC adalah bahwa ONSA dirancang untuk melindungi pengguna, terutama https://www.kabarmalaysia.com/ golongan rentan seperti anak-anak, dan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Perubahan fundamental dalam akta ini adalah pengalihan tanggung jawab utama dari individu ke penyedia layanan platform digital.

Penyedia media sosial dan layanan pesan instan yang memiliki lebih dari delapan juta pengguna di Malaysia kini dianggap berlisensi dan wajib mematuhi kerangka regulasi nasional. Platform besar seperti Meta (Facebook/Instagram), TikTok, WhatsApp, dan Telegram kini memikul tanggung jawab hukum untuk secara proaktif menyaring dan menghapus konten yang dianggap berbahaya.

Sembilan Kategori Konten Berbahaya

Di bawah ONSA 2025, terdapat sembilan kategori konten yang menjadi fokus penindakan, di antaranya:

• Eksploitasi Seksual Anak: Materi pelecehan seksual anak (CSAM) menjadi prioritas tertinggi.
• Penipuan Kewangan: Langkah agresif untuk menekan angka kerugian akibat online scam.
• Buli Siber dan Gangguan: Melindungi individu dari ancaman, penghinaan, atau komunikasi yang memicu ketakutan.
• Hasutan Kekerasan: Konten yang memicu kebencian atau permusuhan di kalangan masyarakat.

Kewajiban Baru bagi Raksasa Teknologi

Platform yang beroperasi di Malaysia kini diwajibkan untuk:

1. Menerapkan eKYC (Electronic Know-Your-Customer): Menggunakan MyKad atau pengecaman wajah untuk verifikasi umur yang lebih ketat.
2. Mekanisme Pelaporan yang Responsif: Menyediakan saluran aduan yang mudah diakses dan transparan bagi pengguna.
3. Pelan Keselamatan Digital Tahunan: Menyerahkan laporan berkala kepada MCMC mengenai strategi mitigasi risiko mereka.

Bagi platform yang gagal mematuhi perintah penurunan konten atau melanggar ketentuan keselamatan, mereka menghadapi risiko denda berat hingga RM10 juta.

Masa Depan Internet yang Lebih Beradab

Dengan berlakunya undang-undang ini, Malaysia bergabung dengan tren global dalam memperketat akuntabilitas perusahaan teknologi besar. Harapannya, ekosistem digital Malaysia akan menjadi tempat yang lebih aman bagi keluarga untuk berinteraksi, belajar, dan berbisnis tanpa rasa takut akan ancaman predator siber.

Meskipun bagi pengguna biasa kehidupan di internet berjalan seperti biasa, di balik layar, standar keamanan yang lebih tinggi kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap platform yang ingin beroperasi di tanah air.

Apakah Anda ingin saya membuatkan infografis teks singkat atau poin-poin ringkasan untuk dibagikan di media sosial terkait aturan baru ini?